AHY Ingatkan Tidak Campuri Urusan Politik Dengan Hukum
JAKARTA,quickq.io下载 DISWAY.ID-- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan untuk tidak mencampuri antara urusan hukum dan politik.
Hal tersebut disampaikan olehnya saat ditemui awak media di Hotel Bidakara, Jakarta Selata, Kamis, 18 Mei 2023.
"Kita tidak berharap adanya penegakkan hukum yang dicampuradukkan dengan politik," ujar AHY kepada awak media.
BACA JUGA:Pastikan Koalisi Solid, AHY: Kasus Jhonny G Plate Ujian Untuk Tetap Komitmen
Oleh sebab itu, AHY mengimbau kepada para penegak hukum untuk tetap terbuka dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo.
"Tetapi sekali lagi saya hanya mengimbau bahwa penegakkan hukum di Indonesia dalam kasus apapun, dalam situasi apapun maka harus benar-benar diletakkan secara murni," imbuhnya.
Di sisi lain, anak dari Mantan Presiden RI ke-6, SBY, mengatakan bahwa dirinya tidak ingin berkomentar terkait kabar adanya politisasi dalam kasus terbut.
Namun dirinya masih tetap menghormati proses hukum yang saat ini tengah dijalani oleh pihak Kejaksaan Agung.
Saat ini dalam penanganan kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka.
BACA JUGA:Johnny G Plate Tersangka Korupsi BTS 4G, Respons Kemenkominfo Sangat Jelas
"Saya tidak ingin berbicara terlalu jauh ke sana, sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan, kita harus menghormati proses hukumnya," kata AHY.
"Saya juga tidak ingin gegabah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya," lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD memastikan tidak ada unsur politik dalam kasus tersebut.
"Saya pastikan tidak ada politisasi hukum, karena saya ngikutin kasus ini dari awal," ujar Mahfud MD kepada awak media.
- 1
- 2
- »
下一篇:Pahami Modifikasi Vario 150: Tingkatkan Performa dan Estetika Motor
相关文章:
- 7 Alasan Penis Terasa Sakit Usai Bercinta
- Larangan Study Tour Dianggap sebagai Kebijakan Emosional
- Mabes Polri Pastikan SPDP 2 Pimpinan KPK Benar Adanya
- Larangan Study Tour Dianggap sebagai Kebijakan Emosional
- Wajib Coba, Metode Jalan Kaki 6
- Universitas Binus Siapkan Generasi Kreatif Industri Fesyen Indonesia
- Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Sultra Masuk ke Tahap Penuntutan
- Terbentuk di 33 Provinsi, Tim Hukum Nasional AMIN Bertugas Awasi Pilpres 2024
- Waduh, Kuasa Hukum PDIP Sebut KPK Geledah Rumah Donny Istiqomah Tanpa Surat dari Pengadilan!
- Larangan Study Tour Dianggap sebagai Kebijakan Emosional
相关推荐:
- 加拿大出国留学一年费用大概多少钱
- Waspada Modus Penculikan Turis di Thailand, Polisi Ikut Terlibat
- Sejarah Hari Teh Internasional, Minuman Kesayangan Sejuta Umat
- Mau Dilantik jadi Walikota, Rahmat Effendi Sudah Bikin Susah Warga Bekasi
- Sepak Terjang Andi Arief, Pernah Tersandung Narkoba Kini Jabat Komisaris PLN
- Perebutan Kursi Wagub, Gerindra Sodorkan Keponakan Prabowo, PKS Mau?
- Gaun Cate Blanchett Mirip Bendera Palestina saat Hadiri Cannes 2024
- Ganjar: Kekuasaan Punya Kecenderungan untuk Korup
- Profil dan Rekam Jejak Mohamad Sohibul Iman, Sosok yang Maju Jadi Cawagub Anies Baswedan
- Erick Thohir Tunjuk Bayu Krisnamurthi Jadi Dirut Perum BULOG, Gantikan Budi Waseso
- BP Tapera Sebut Iuran Tapera Bisa Diambil Jika Peserta Resign atau Kena PHK
- Viral Buat 'Chatting', PAP Itu Apa Sih?
- 纽约大学游戏设计专业排名好不好
- Deretan Tugas Satgas Judi Online yang Dipimpim Menkopolhukam Hadi Tjahjanto
- Produksi Beras Naik 14,49%, Stok Tembus 4 Juta Ton: Prabowo Dorong Swasembada Daerah
- Panglima TNI Mutasi 256 Pati, Ada Kapuspen dan Kadispenad
- Investasi Jangka Panjang, World Liberty Financial Bakal Pegang Trump Meme Coin
- Jampidsus Febrie Ardiansyah Dikabarkan Dikuntit Densus 88, Begini Respon Kejagung
- Terbaik di 2025, Ini Warna Cat Ruang Tamu agar Terlihat Mewah
- Konsep Pembelajaran Mandiri di Al Hikmah Boarding School Batu