Senator dari Papua Barat Daya Angkat Bicara soal Kerusakan Lingkungan di Raja Ampat

Isu kerusakan lingkungan di Raja Ampat bukan berasal dari operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag, melainkan dari dua perusahaan pemegang izin tambang baru di kawasan suaka alam perairan.

Paul Finsen Mayor, Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, menegaskan bahwa sorotan seharusnya tertuju pada PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Manyefun dan Batang Pele, serta PT Anugerah Pertiwi Indotama di Kepulauan Paam.

"Kunjungan Menteri ESDM ke Pulau Gag salah sasaran. Izin baru yang menimbulkan protes masyarakat justru berada di Manyefun, Batang Pele, dan Paam.” ujar Paul.

Menurutnya, kedua perusahaan ini mendapatkan IUP tanpa kajian publik yang memadai, memicu kekhawatiran akan kerusakan terumbu karang dan gangguan pada ekosistem laut.

Berdasarkan peta wilayah, Batang Pele dan Manyefun hanya berjarak sekitar 29 km dari ikon wisata Pianemo. Jarak pendek ini mengancam keberlanjutan pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi lokal.

Di lapangan, pemandu wisata Patrick Nathanael Lintamoni menambahkan Pulau Yevnabi—“cleaning station” ikan pari manta dan habitat bayi manta serta paus sperma—hanya 15 km dari Batang Pele.

Ia mendesak pemerintah memastikan perlindungan habitat dan kelestarian geopark, bukan sekadar mengalihkan perhatian ke Pulau Gag.

"Kondisi lima pulau suaka alam—Manyefun, Waisilip, Bianci, Mutus, dan Nyos Manggara—masih terjaga, tapi siapa yang menjamin kalau tambang mulai bergerak?” ujar Patrick.

Raja Ampat menyandang status UNESCO Global Geopark dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional, dengan 70 % spesies karang dunia berada di kawasan ini. Masyarakat berharap Kementerian ESDM segera meninjau ulang IUP PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Anugerah Pertiwi Indotama demi menjamin pariwisata berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.